EDUKASI LAYANAN PSIKOLOGIS

   Dewasa ini masyarakat dikejutkan dengan banyaknya pemberitaan mengenai kasus-kasus kriminal maupun kecelakaan yang dilakukan oleh remaja atau anak di bawah umur.  Tak lupa pula, menjelang PEMILU, beberapa rumah sakit jiwa sudah mulai menyediakan tempat untuk para calon anggota legislatif yang diindikasikan akan mengalami depresi pasca PEMILU jika tidak terpilih nanti. Ada juga berita mengenai pemilik usaha yang tiba-tiba mem-PHK ribuan karyawannya tanpa ada alasan yang cukup jelas. Dari pemberitaan yang beredar, seolah ingin menginformasikan kepada kita, tentang “sesuatu” yang sangat berperan di dalam proses perkembangan setiap individu.  Ada hal yang bisa jadi, masyarakat tidak perlu menganggap itu sebagai sebuah kebutuhan, namun di sisi lain, setelah suatu kejadian buruk terjadi, barulah masyarakat menganggap “sesuatu” itu menjadi kebutuhan, bahkan tanpa disadari bisa masuk ke ranah kebutuhan primer, sejajar dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan.

“Sesuatu” yang dimaksud penulis adalah kebutuhan psikis atau psikologis. Di Indonesia ini sendiri sebenarnya sudah banyak Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang sudah menghasilkan lulusan Sarjana Psikologi, maupun Psikolog-psikolog yang terspesialisasi di bidangnya yang kemudian berprofesi sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.  Sayangnya, ribuan lulusan ini belum termanfaatkan oleh masyarakat, bisa jadi salah satunya karena kurangnya edukasi yang dilakukan oleh para lulusan tersebut terhadap layanan profesinya. Berbeda dengan profesi-profesi lain yang sudah cukup jelas manfaatnya untuk masyarakat, seperti jasa dokter, jasa pengacara, jasa  guru dan sebagainya. Jasa layanan psikologis dianggap sebagai barang ‘mewah’ yang hanya dipakai pada saat proses seleksi kerja, mutasi jabatan, penempatan jika di dunia industri, atau penentuan jurusan di sekolah-sekolah, dan diagnosis kesehatan psikologis di rumah sakit atau klinik.

Terdapat beberapa alasan yang kemudian menyebabkan masyarakat terkesan belum mengenal jasa layanan psikologis, khususnya konseling atau psikoterapi. Salah satunya sebabnya adalah, adanya anggapan bahwa jika datang ke psikolog akan dianggap sebagai orang yang “sakit” jiwanya sehingga akan membuat malu keluarga. Ada pula beberapa orang yang menyebutkan jika datang ke psikolog seolah “tidak mendapat apa-apa”, karena yang diharapkan oleh orang-orang tersebut ia akan membawa pulang semacam “obat” yang bisa “langsung” menyembuhkan kegalauan psikisnya. “Saya hanya diajak ngobrol saja di dalam, dan biayanya mahal lagi… “, kilah beberapa klien setelah mengikuti sesi konseling. Padahal, proses pemberian jasa layanan psikologis tidak dapat serta merta seperti “abakadabra” langsung sembuh atau sehat atau bisa langsung berubah menjadi lebih baik. Memerlukan proses yang intensif, panjang dan berkesinambungan, serta kerjasama dari berbagai pihak untuk menunjang kesehatan psikologis.

Di perusahaanpun juga terjadi hal yang demikian. Pengguna jasa psikologis menempatkan lulusan psikologi sebagai petugas pencatat kepegawaian, bekerja hanya saat proses rekruitmen dan pemetaan karyawan saja, namun belum memberikan porsi yang cukup untuk dapat memberikan jasa konseling kerja yang bisa jadi juga dibutuhkan oleh karyawan di perusahaan tersebut. Di sekolah-sekolah, pengguna jasa layanan psikologi hanya sebatas kepada siswa-siswinya, bisa jadi guru-gurupun juga memerlukan jasa layanan ini terkait dengan kondisi dirinya, maupun sistem di sekolahnya.   Masih jarang pula klinik-klinik kesehatan yang melengkapi layanan kesehatan holistiknya dengan menyediakan jasa layanan psikologis, khususnya konselor atau psikoterapis.

Menurut Purwanto dalam bukunya Etika Profesi Psikologi Profetik, profesi merupakan arahan  cita-cita pada diri inividu untuk melayani dan memperoleh kompensasi, dapat berupa upah demi kepentingan umum. Hal ini dapat diartikan bahwa para pelaku jasa psikologis menyematkan perilaku-perilaku pemberian jasa layanan psikologis kepada masyarakat sebagai sebuah profesi, sehingga berhak mendapatkan kompensasi, sehingga berhak menarik biaya dari klien yang datang kepadanya untuk menggunakan jasanya. Jika diperhatikan dengan lebih seksama, kompensasi yang diterima oleh jasa layanan psikologis masih jauh berada di bawah standar profesi lain yang juga menghabiskan waktu dan tenaga yang sama, bahkan terkadang lebih berat lagi. Sebagai contoh layanan konseling. Di sebuah biro psikologi di Kota Surakarta, menerapkan tarif Rp. 95.000 untuk satu jam konseling, ini termasuk standar yang normal. Di sebuah rumah sakit daerah bahkan menerapkan standar yang jauh di bawah biro psikologis ini, yaitu sebesar Rp.4.900 saja perjam sesi konseling. Tentu saja karena berbeda status institusi yang mengelolanya yang menyebabkan perbedaan harga layanan.  Begitu pula dengan tarif jasa layanan psikologis yang lain yang tentu saja juga amat beragam sesuai dengan kebutuhan dan institusi yang menaunginya. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi organisasi profesi untuk dapat menetapkan standar tarif layanan.

Jasa layanan psikologis tidak hanya terbatas kepada pengetesan psikologis seperti proses rekruitmen di perusahaan atau pemetaan potensi dan penjurusan di sekolah-sekolah, konseling, atau psikoterapi saja di klinik atau rumah sakit saja. Lebih jauh lagi, dapat berupa pemberian training pengembangan diri, coaching, penelitian-penelitian bidang keperilakuan, pemberdayaan masyarakat, pembenahan sistem di suatu perusahaan dan institusi pendidikan, pendampingan saksi dan korban di dunia forensik, menjadi saksi ahli jika diperlukan di persidangan, penilaian profil pelaku kejahatan, serta beragam aktivitas outdoor dapat menjadi bagian dari jasa layanan psikologis. Lantas, siapa saja yang berhak memberi layanan psikologis ini? Ada beberapa kriteria yang menjadi standar acuan yang mengacu kepada kode etik profesi Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Mereka-mereka yang berhak untuk memberikan jasa layanan psikologis selain psikoterapi, pemrofilan dan saksi ahli adalah alumni lulusan S1 jurusan Psikologi  yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat-sertifikat tertentu atau pengakuan dari masyarakat atau lembaga tertentu. Sedangkan mereka yang berhak untuk memberi layanan psikoterapi, pemrofilan dan saksi ahli adalah lulusan S1 jurusan Psikologi yang kemudian melanjutkan studinya ke S2 jurusan Profesi Psikologi atau S1 Psikologi Plus (kurikulum sebelum 2004), memiliki sertifikat sebagai Psikolog dan mendapatkan Surat Ijin Praktek Psikologi serta jika dibutuhkan sertifikasi kompetensi-kompetensi lain.

Tulisan ini sebagai salah satu bentuk saranan pendidikan bagi masyarakat, bahwa masyarakat dapat menggunakan jasa layanan psikologis baik di ranah pendidikan, industri, kesehatan, forensik, perkembangan, keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Dan apabila ada yang membutuhkan jasa layanan psikologis, maka dapat menghubungi saya di:

 HAPPINA PROJECTS

SMS. 085647271927

Twitter @aclimber

Facebook Khotimatun Na’imah

Home Office: Telukan RT 02 RW 01 Grogol Sukoharjo

           
Great Processing :D
@aclimber

*Penulis adalah Alumni Fakultas Psikologi UMS Angkatan 2004, sedang menyelesaikan kuliah di Magister Psikologi Profesi UMS. Melayani Hipnoterapi, Konseling, Profiling Kepribadian dan Pengembangan Diri